ALIH FUNGSI HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH SYÂFI’YIYAH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004

Abstract

Abstrak: Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga oleh karena itu, manusia sama derajatnya
di hadapan Allah, kecuali yang membedakan antara manusia hanya ketaqwaan kepada Allah semata.
Dalam kekeluargaan dan kebersamaan harus ada kerja sama dan tolong menolong, konsep persaudaraan
dan perlakuan sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti
kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, dengan begitu dimungkinkan setiap orang akan memiliki
hak yang sama atas sumbangan terhadap masyarakat. Wakaf telah mengakar dan telah menjadi tradisi
umat Islam di seluruh dunia. Wakaf telah dikenal oleh masyarakat sejak Agama Islam masuk ke Indonesia.
Tetapi nampaknya permasalahan wakaf masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang, karena
wakaf ditangani oleh umat Islam secara pribadi, tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Alih
Fungsi Harta Wakaf dalam fiqhSyâfi’iyyah dapat dilakukan selama tidak berubah bentuk aslinya dan
tidak berubah kenama lain dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf yang telah dialihkan itu harus menjadi
harta yang lebih strategis, produktif dan terbedayakan untuk kepentingan Agama dan umat Islam. Sedangkan
dalam UU No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan;
disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk hak lainnya kecuali apabila
harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR
dan tidak bertentangan dengan syari’ah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari
Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
Kata Kunci: Alih Fungdi Harta Wakaf