ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG PENASIHAT KHUSUS PRESIDEN, UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

Abstract

ABSTRACT

Indonesia as a democratic country has experienced various leadership dynamics that affect political, economic, and social development. As a country based on a presidential system. In accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the President of the Republic of Indonesia holds the highest government power and is assisted in carrying out his duties by the Vice President and state ministers. As time goes by, the President's support system continues to develop. In addition to the Vice President and ministries that have been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, non-structural institutions such as the Special Advisor to the President, Special Envoy to the President, Special Staff to the President, and Special Staff to the Vice President have emerged which were formed based on Presidential Regulation Number 137 of 2024 concerning Special Advisers to the President, Special Envoys to the President, Special Staff to the President, and Special Staff to the Vice President. This study is a normative juridical research with a legal and regulatory approach and aims to deeply examine the roles and positions of the Special Advisor to the President, Special Envoy to the President, Special Staff to the President, and Special Staff to the Vice President in running the government.

Keywords : President, Minister, Special Envoy of the President

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengalami berbagai dinamika kepemimpinan yang mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai negara yang berbasis pada sistem presidensial. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh Wakil Presiden serta para menteri negara. Seiring berjalannya waktu, sistem pendukung Presiden terus berkembang. Selain Wakil Presiden dan kementerian yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, muncul lembaga non-struktural seperti Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan posisi Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Kata Kunci : Presiden, Menteri, Utusan Khusus Presiden