Criminal Procedure Policy Related to the Provision of Legal Aid in Criminal Cases (Study in DPC PERADI Sibolga City)
Abstract
This article examines the provision of legal aid to the underprivileged in criminal cases as categorized in Article 56 of the Criminal Procedure Code regarding the suspect's right to legal aid. This type of research uses normative legal research supported by empirical data, through the Statute Approach. This article explains how the provision of legal aid in criminal cases, which until now its implementation is still not in accordance with the current regulations, as well as what obstacles and efforts can be made to create equality before the law, and also the regulation in Article 146 paragraph (4) of the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) which has decreased from the previous regulation in Article 56 of the Criminal Procedure Code, the results obtained from this study are that there are still many law enforcement officers in Sibolga City when carrying out their duties in terms of providing legal aid that is not in accordance with the provisions of the law, this article aims to find out, analyze the regulations, processes, obstacles and collective efforts to improve the regulation of legal aid, especially in criminal cases and realize equal distribution of legal aid.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustini, N. K. Y., & Martono, C. (2025). Tata Kelola Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen: Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis Mahasiswa, Vol. 5, No.2.
Azrin, S. J. (2023). Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Secara elektronik. Jurnal Hukum Das Sollen, Vol. 9, No.1.
Barito, I. Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu. Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 6, No.4.
Dhan, S. A., Franciska, W., & Fitrian, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty Oleh Direksi Dalam Menjalankan Perseroan Terbatas. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2, No. 9.
Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 7, No.1.
Gaol, C. E. M. P. L., & Gultom, E. (2025). Tanggungjawab Kewajiban Hukum Perusahaan Untuk Perubahan Iklim Berdasarkan Perjanjian Internasional Dan Regulasi Nasional. Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 11, No. 1.
Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Peranan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 6, No.2.
Ilham, F. H., & Anggraeni, M. S. (2024). Tinjauan Yuridis Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Tanpa Mekanisme Lelang. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53, No. 3.
Iqbal, M., Rafie, A., Astri, A., & Amarani, F. (2024). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya. Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, Vol. 2, No. 2.
Izami, S., & Mulada, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik Di Indonesia. Commerce Law, Vol. 4, No. 2.
Johan, Suwinto., & Ariawan. (2021). Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information dan Semi Strong Form. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 50, No. 1. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118
Ma’ani, S. F. (2024). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Melalui Peran Notaris Dalam Melakukan Penyuluhan Hukum Pada Aktivitas RUPS (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
Nasution, M. Y., & Suryandi, D. (2021). Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Penyediajasa PT. Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/Satpam. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 3, No. 1.
Nopriyanto, A. (2025). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perusahaan Publik. Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 6, No.1.
Nurjanah, S. B., & Handayani, N. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Pada PT. Angkasa Pura II (Studi Kasus Pada Divisi Airport Learning Center). Journal of Research and Development on Public Policy, Vol. 2, No. 1.
Pariela, E. P. R., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran Good Governance Risk Management dan Compliance Terintegrasi Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Direksi dan Mencegah Korupsi di Perusahaan BUMN. Jurnal Retentum, Vol. 7, No. 1.
Pasaribu, I. L., Huda, M. I., & Alviani, F. M. (2024). Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Terhadap Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 14, No. 2.
Putri, A., & Meutia, T. (2024). Literature Review: Pengaruh Audit Manajemen, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Terhadap Good Corporate Governance Badan Usaha Milik negara. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2, No. 2.
Ramadhana, M. Q., & Kobliyati, S. I. (2024). Peran dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Penggabungan, Peleburan Serta Pengambil Alihan Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(4), 783-792.
Renita, R., Sinaulan, R. L., & Sudirman, M. (2023). Pengesahan RUPS Atas Tindakan Direksi Yang Dilakukan Setelah Masa Jabatannya Berakhir Dalam Pemberian acquit et de charge. ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 1, No.12.
Sardjono, S., Nadadap, B., & Nainggolan, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture). To-ra.
Shamira, S., & Dianti, F. (2025). Tantangan Peran Notaris Dalam Proses Merger Konglomerat: PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 7, No. 1.
Sidiprasetija, A., & Coandi, C. A. (2024). Analisis Peran dan Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Para Investor Pasar Modal Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4.
Sihite, N. J. H. (2023, January). Tanggungjawab Perdata Bagi Direksi Perseroan Terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam Holding company Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara. In SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana Vol. 1, No. 1.
Syair, I. S. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Keputusan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
DOI: http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i1.24095
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Ahmad Raihan Harahap
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.