Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)

Muzakkir Mubarak

doi:10.30829/ajei.v7i2.11182

Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)

Muzakkir Mubarak

Abstract

Management of village fund allocation in village development in bungo tanjung villa overall, starting from accountability and transparency, it is quite good, but still has quite a lot of weaknesses and shortcomings. This is evidenced in the management of village fund allocations, the government has implemented the principle of accountability, namely by involving the community in planning the allocation of village funds (village deliberation), but only until the planning, the rest is carried out by the village goverment without involving the village community in managing the village funds.

Keywords

Accountability And Transparency Of Village Fund Allocation Management

Full Text:

PDF

References

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, Akuntabilitas Dan Good Governance, h. 43

Tim Visi Yustisia, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait, (Jakarta: Visimedia, 2015), h 21

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis dan

Akuntansi,h.7

Nico Andrianto, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government,

(Malang: Bayu Media, 2007), h.23

Nunuy Nur Afiah, Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Akuntansi Keuangan

Pemerintah Daerah, Jakarta: Kencana,2010, h.5

Ade irma, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi 2015’

Afriyanto, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 2014’

Arifiyanto, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Jember, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Jember’, 2014, h.8.

‘Buku Saku Dana Desa, 2008, Hal 7’

Faizatul Karimah, ‘Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Mas Yarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) Tahun 2014’

Hamid, Alfian, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)’, 2016

Hanifah, suci Indah, ‘“Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”Dalam e-Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi,’ 2015, h.7

J.R.Raco, ‘Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya, Grasindo, J Jakarta, Hal.116.’

Kusuma, Chandra, ‘Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), 2019’

Mahmudi, ‘Manajemen Keuangan,( Jakarta: Erlangga)’, 2010, h.17-18

Mardiasmo, ‘Akuntansi Sektor Publik’, Yogyakata:Andi Offset, 2012, h.46

Okta Rosalinda LPD, ‘Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pendesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)2014’

‘Peraturan Bupati Tebo Tentang Dana Alokasi Dana Desa, Hal 4’

Sherly Gresita Aprilia, ‘2013 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi’

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:CV. Alfabeta,2014),Hal 1

Syanwani, ‘Peran Transportasi Air Pada Perekonomian Masyarakat Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Universitas Islam Negeri STS Jambi 2018,Hal 45’

Pedoman penulisan skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN STS Jambi

Rassul, sjahrudin.2003.pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Anggaran Dalam Persektif UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta : PNRI.

Kadmasasmita, Achmad Jumiadi. Akuntabilitas Keuangan Negara, Konsep dan Aplikasi. Jakarta : STIA-LAN.

Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.

Masengi, Evi E. 2006. "Kebijakan Pengganggaran di Era Otonomi Daerah". Eksekutif, Vol. 5 No. 2. hlm.294-296.

Alwi, Hasan. 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Mulyadi, 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sujarweni, V. Wiratna, 2015, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Pustaka Baru Press, Sleman.

DOI: http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v7i2.11182