HUBUNGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT: STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK AL-MĀWARDĪ

Abstract

Penelitian ini membahas tentang hubungan pemerintah dan rakyat yang digagas oleh al-Mawardi di dalam karyanya al-Ahkam al-Sulṭaniyyah. Sering terjadinya disharmonisasi hubungan antara pemerintah dan rakyat disebabkan gagalnya pemerintah dalam memenuhi aspirasi rakyatnya, sehingga berisiko menimbulkan konflik dan ketidakstabilan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gagasan al-Mawardi dalam mengembangkan konsep hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yang diikat dalam satu kontrak sosial, sehingga kepala negara mempunyai kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya dan memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Mawardi masih banyak terpengaruh dengan pemikiran politik Sunni yang dikembangkan oleh al-Asy'ari, namun gagasan teori kontrak sosialnya tersebut merupakan sebuah langkah maju pada saat itu jika dibandingkan pola pikir mayoritas Sunni yang bersikap kompromistik, akomodatif dan pro status qou terhadap pemerintah yang berkuasa. Penulis berkesimpulan bahwa ijtihad politik al-Mawardi menunjukkan sikap yang moderat dengan menjauhi sikap konfrontatif dan anarkis dalam penyelesaian konflik politik dan teori kontrak sosialnya tersebut masih relevan dengan konteks politik demokrasi di era modern meskipun masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut dari sisi implementasinya.

Kata kunci: Al-Mawardi, demokrasi, hubungan pemerintah dan rakyat, politik.