IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI PRSEPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI KASUS KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA)

Abstract

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di kecamatan tanjung tiram kabupaten batu bara, apa saja hambatan atau halangan yang dihadapi dalam proses implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan, bagaimana implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang progra keluarga harapan ditinjau dari perspektif imam al-mawardi. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masyarakat penerima program keluarga harapan sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: Observasi (pengamatan), Interview (Wawancara) dan Dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih banyak terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karenaPenaping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam perspektif Imam Al-Mawardi terdapat implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Tanjung Tiram masih jauh dari kata berhasil, Menurut Imam Al-Mawardi ini terkait dengan dua lembaga yang berperan dan bertanggung jawab yakni wizarah dan wazir. jadi implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sebab masing-masing struktur kelembagaan belum mengerti akan tugas dan fungsinya secara baik serta kurangnya koordinasi wizarah Tanfidzh (pimpinan tertinggi kementrian) dan wazir (sebagai pelaksana yang ada dibawahnya) sehingga tidak terimplementasikan dengan maksimal.