Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)

WAHYU WIJI UTOMO

Abstract


Abstract

Many are of the opinion that the regional head elections that the government will carry out later will only cause new problems, because more important problems arise in the midst of Covid 19 itself are quite numerous and have not been resolved. The main objective of this research focuses on how the government plays a role in the sovereignty of the people, the implementation of the elections when they are carried out and how they are viewed from a legal perspective. The method used is a qualitative method with descriptive analysis to see various aspects that exist regarding the phenomena and problems in the implementation of the elections that will be held. The government's plan to carry out the elections amid Covid 19 and New Normal certainly becomes a separate discussion that needs to be debated, because it will have a significant impact on the community directly or indirectly, and certainly the community will be unprepared, both mentally and socially. There are several solutions offered, ranging from the existence of health protocols that need to be applied when the election, even to the postponement of the election schedule. However, whatever policies are taken, it is of course necessary to have an in-depth understanding that needs to be explored further so that there is no distrust in the midst of society regarding government policies.

Keywords: Covid 19, People's Sovereignty, New Normal, Election

 

Abstrak

Banyak yang menilai bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilksanakan pemerintah nantinya hanya akan meyebabkan masalah baru, karena berbagai masalah yang lebih penting muncul ditengah Covid 19 sendiri cukup banyak dan belum terselesaikan. Tujuan utama penelitian ini berfokus pada bagaiamana peran pemerintah terhadap kedaulatan rakyat, pelaksanaan Pilkada apabila nantinya dijalankan dan bagaimana pelaksanaan nya dilihat dari sudut pandang hukum. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk melihat berbagai aspek yang ada mengenai fenomena dan problematika pelaksanaan Pilkada yang akan diadakan. Rencana pemerintah yang akan melaksanakan Pilkada ditengah Covid 19 dan New Normal tentunya menjadi diskusrsus tersendiri yang perlu diperdebatkan, karena akan memberi dampak signifikan bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, dan pastinya masyarakat akan tidak siap, baik secara mental maupun sosial, Ada beberapa solusi yang ditawarkan, mulai dari adanya protokol kesehatan yang pelu diterapkan ketika Pilkada, bahkan sampai penundaaan jadwal Pilkada. Namun demikian apapun kebijakan yang diambil tentu perlu adanya pemahaman mendalam yang perlu di telaah lebih lanjut agar tidak terjadi distrust ditengah masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Covid 19, Kedaulatan Rakyat, New Normal, Pilkada.

 


Full Text:

PDF

References


Aknolt Kristian Pakpahan, COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. journal.UNPAR. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional

Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994

Goodin, Robert E, The Politics of Rational Man, (USA: John Wiley & Sons, 1976)

https://news.detik.com/berita/d-5047526/komisi-ii-soal-usulan-Pilkada-2020-e-voting-sistem-siber-kita-masih-lemah

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Diakses 16 juni 2020. Di https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/5_6246678221455098288%20(1).pdf

Nurtjahjo, Hendra, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara Jakarta, 2006

Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besardalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Sahdan, Gregorius. 2008. “Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal”, dalam Gregorius Sahdan(et al), Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD).

Sahid, Komarudin. 2015. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Al-Harakah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 











 

Jurnal Al-Harakah

Dipublikasikan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan