PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI SARANA UNTUK MENGATASI KREDIT MACET (Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Perdata)

Abd. Rahmad, Joni Zulhendra

Abstract


This paper aims to describe the execution of mortgage rights as a means of overcoming bad debts in a review of civil law. The focus of this research is how creditors decide on the implementation of mortgage execution in overcoming bad credit? What is the model for implementing parate execution of debt guarantees by debtors? This type of research is library research with an emphasis on information sources derived from legal books, articles, journals and literature that are relevant and aligned with the object of this research. The results of the study show that the execution of mortgage rights is carried out through a public auction mechanism by maximizing the efforts made by creditors in collecting their receivables either persuasively or by giving subpoenas/warnings. The execution model of the Debtor's debt guarantee through the Public Auction mechanism is carried out through the stages, namely verification of the document for the auction request for execution of the Mortgage by the auctioneer, determining the schedule for carrying out the auction. auction parate execution, fourth stage of verification of prospective bidders, fifth stage of auction implementation and determination of winners and sixth stage of making legal products in the form of minutes of auction.

Full Text:

PDF

References


Bambang Setijoprodjo, 1996, Pengamanan Kredit Perbankan Yang Dijamin Oleh Hak Tanggungan, Lembaga Kajian Hukum Bisnis USU Medan, Medan.

Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah(Solusi Hukum Legal Action dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah), (Jakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan 1, 2010),

Budiono, H. 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, cet.2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan, Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Handayani, dkk, 2002, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Malang: UMM Press

J. Soepranto, 1981, Metodologi Penelitian Hukum, Gramedia, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 2009, Kompilasi Hukum Jaminan, cet.2, Mandar Maju, Bandung.

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,Cetakan Ke VI,2012),

Muljadi, K. 2006, Hak Tanggungan , Kencana, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2007, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed.2, Cet.3, Sinar Grafika. Jakarta.

Rachmadi Usman, 1999, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju, Bandung.

R, Soemitro, 1987, Peraturan dan Instruksi Lelang, Ed.2, Cet.1, Eresco, Bandung.

R.Soepomo, 1989, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Setiawan, 1994, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.

Salbiah, 2004, Materi Pokok Pengetahuan Lelang, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, Jakarta

Sudargo Gautama, 1996, Komentar atas Undang-undang Hak Tanggungan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan , sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 182, Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 1996. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1996, No. 42, Sekretariat Negara. Jakarta.

_______________, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 , Lembaran Negara RI tahun 1999, No. 66 Sekretariat Negara, Jakarta

_______________, Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Ordonansi 28 Februari 1908 LN 08-189 .

_______________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

_______________, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tanggal 26 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

_______________,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2010 Tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

_______________,Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471.

_______________,1978, Himpunan Surat Keputusan dan Surat Edaran Lelang, Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta .

_______________,1993, Himpunan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tentang Pengurusan Piutang Negara, Panitia Urusan Piutang Negera

Direktorat Pajak tidak Langsung, 1978, Himpunan Surat-Surat Edaran dan Surat.




DOI: http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.14121

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published By :

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

 

INDEXED BY :