LEGAL POSITION OF BAWASLU'S RECOMMENDATION LETTER IN REGIONAL HEAD NOMINATION (CASE STUDY OF REGIONAL ELECTION AT THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF MANDAILING NATAL REGENCY)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdullah Iskandar. Wawancara tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan. Tim Ahli Penanganan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, Jambi, Jum’at, 20 Maret 2020.
Ahmad Basarah. “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 1, 2014.
Evi Noviawati dan Mamay Komariah. “Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 11, No. 2 (2019): 140–151. https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2100.
Kacung Marijan. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Komisi Pemilihan Umum. Surat Edaran KPU No. 1261/PL.02.1-SD/03/KPU/III/2020.
Komisi Pemilihan Umum. Pedoman Pemilu Kepala Daerah. 2021.
Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Pan Mohamad Faiz. “Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.” Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3 (2018): 672–700. https://doi.org/10.31078/jk14310.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilu.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di Mahkamah Agung.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Romi Librayanto. Ilmu Negara: Suatu Pengantar. Makassar: Pustaka Refleksi, 2009.
Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Bandung: Rajawali Pers, 2013.
Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
DOI: http://dx.doi.org/10.30829/jai.v14i1.25308
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Yudha Artamilano, Zulkarnaen Zulkarnaen

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.