DINAMIKA DI BALIK PERDAMAIAN ACEH [Antara Gerakan Aceh Merdeka Dan Pemerintahan Republik Indonesia] (Analisis Islamisasi dan Efektifitas Partai Politik Aceh Sebagai Representatif Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara)

Abstract

ABSTRAK
Dewasa ini banyak orang yang begitu memimpikan sebuah masyarakat yang toleran dan insklusif, disisilainya orang-orang banyak yang menganut berbagai latar belakang kepercayaan. Banyak masyarakat modern berkembang subur, dengan proses globalisasi dan infiltrasi baik dalam bentuk ekonomi, politik, budaya dan pemikiran keilmuan. yang begitu indentik dengan berbagai pendekatan yaitu, majemuk secara relegius dan multikultur, segala macam warisan dan idealnya hidup berdampingan dan bersaing memperebutkan simpatisan dari masayarakat dan publik, komunitas tradisi dan komunitas agama berbagai tempat dengan kelompok-kelompok yang berkomitment pada berbagai pemikiran dan pandangan yang mereka angap benar, tentunya masyarakat seperti ini juga sama halnya dengan masyarakat lain yang mendapatkan tantangan yang sama dengan masyarakat biasanya. namun, masyarakat majemuk juga menghadapi seperti halnya agenda yang tidak di pikirkan bahkan juga lahir dari pemikiran mereka sendiri, ketika keyakinan dan kebudayaan yang berlainnan saling bertemu dan hidup berdampingan, hal ini besar pengaruhnya akan terjadi friksi dan ketidak senangan, bahkan tidak jarang akan terjadi saling serang menyerang satu antara lain, walaupun terkadang mereka masih dalam satu keyakinan Aqidah, Negara, dan Budaya.
Aceh yang mengigatkan betapa pentingnya perdamaian untuk menuju kesejahteraan dan kebersamaan dalam membangun negeri, pasca perdamaian antara Gerakan Sparatisme Aceh (GAM) dan Pemerinthana Indonesia menjadikan sebuah pandangan yang sangat jauh kedepan terkait bagaimana sebenarnya meretas keadilan bagi masyarakat yang tidak merasakan keadilan itu sendiri. ( perlu pecah pada kalimat) tapi banyak juga dari mereka yang begitu cerdas mencari peluang dalam menyampaikan asrat politik dalam keinginannya menguasai suatu sistem, baik di tatanan struktural pemerintahan dan tidak jarang keyakinan menjadi roda untuk memenuhi hasrat tersebut seperti halnya partai politik lokal, yang katanya merupakan hak berdemokrasi dan menyelaraskan proses demokrasi yang di amanatkan dalam konstitusi, namun sampai saat ini partai politik lokal aceh tersebut belum mampu menjadi representatif dari masyarakat Aceh sendiri. Jika di lihat dengan kondisi partai politik lokal Aceh hari ini sudah batas ambang kemunduran, artinya kemungkinan besar partai politik lokal Aceh tersebut sudah tidak ideal lagi di jadikan sebagai proses jalannya demokrasi di Aceh, atau perlu di bubarkan dan kembali pada partai Nasional seperti sebelumnya pada pemilihan umum yang lalu.
Kata Kunci: Perdamaian, Aceh, Gerakan Aceh Mardeka, Pemerintah RI.