Peranan Komunikasi Pemerintah dengan Pihak Luar

Abstract

Sejak tahun 1980, demokrasi di banyak negara Barat telah berjalan dengan menempatkan reformasi Manajemen sebagai satu hal yang penting. Reformasi tersebut berkaitan dengan isu-isu Manajemen yang diarahkan atau minimal mulai mempertimbangkan economic saving, peningkatan kualitas pelayanan, dan operasional pemerintahan yang effisien dan kebijakan yang lebih efektif (Polliitt& Bouckaert, 1999). Hal ini didorong oleh effek kombinasi dari “tujuan negara sebagai instutisi pencipta kesejahteraan, pengurangan kesenjangan ekonomi, kritis ekonomi structural, dan internasionalisasi persoalan publik” (Konig, 1996). Kondisi ini merangsang untuk munculnya tehnik-tehnik manajemen baru seperti Manajemen Strategi dan Manajemen Sektor Publik.

Kualitas total (total quality Management), dan merubah prinsip-prinsip akutansi publik dimana hal tersebut memungkinkan manajemen lebih mampu dan mudah mengakomodasi aktifitas biaya, benchmarking, dan uji pasar (MAB, 1997; Hood, 1995). Bahwa model strategi untuk sektor publik secara keseluruhan mulai memasukkan konsep-konsep menejemen kontemporer bisnis seperti Activity Based Costing/Management (ABC/M) Value Chain Manahement (VCM), Resource Planning (Perencanaan Atas Sumber Daya), dan di Active Enterprise Management (AEM).