STUDI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FATWA MUI NO. 14 
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH 
DALAM SITUASI WABAH COVID-19

M. Firdaus Imaduddin

Program Magister Studi Ilmu Agama Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
mfirdin@gmail.com

ABSTRAK
Persepsi merupakan proses memilih, menafsirkan, memperoleh dan mengatur sebuah informasi yang di tangkap oleh panca indra. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat atau pemikiran masyarakat tentang aturan yang ada dalam fatwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan hukum empiris atau sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fatwa MUI menuai argumen yang cukup variatif berdasarkan kebutuhan dan faktor kepribadian responden. Beberapa persepsi yang setuju mengarah pada sistem nilai teologis yang berpihak pada prinsip maqashid syari'at. Sedangkan persepsi yang cenderung menolak mengarah pada sistem nilai teologis-normatif yang hanya bertumpu pada hubungan vertikal dengan Tuhan.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Fatwa MUI, COVID-19

ABSTRACT
Perception is a process of selecting, interpreting, obtaining and managing information that is captured by the five senses. The purpose of this research is to find out the opinions or thoughts of the people about the rules in the fatwa. This type of research is qualitative research that uses an empirical or sociological legal approach. Data collection techniques in this study were questionnaires, interviews, observation, and document study. The results of this study indicate that the MUI fatwa policy has reaped quite varied arguments based on the needs and personality factors of the respondents. Several perceptions that agree lead to a theological value system in favor of the maqashid syari'at principles. Meanwhile, the perception that tends to reject leads to a theological-normative value system that only relies on a vertical relationship with God.

Keywords: Public Perception, MUI Fatwa, COVID-19

PENDAHULUAN
Menurut Sarwono (2010, 94) persepsi adalah sebuah proses memperoleh, menafsirkan, memilih, dan mengatur sebuah informasi yang di tangkap oleh indra. Proses ini terjadi pada saat seseorang menerima sebuah rangsangan dari luar dirinya yang kemudian di tangkap oleh organ-organ di dalam tubuhnya, yang kemudian diteruskan dan diolah oleh otak manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah sebuah proses mencari informasi untuk dimengerti dengan menggunakan alat indra kita. Fatwa MUI merupakan keputusan dan kesepatan resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang didasarkan pada Al-Quran serta Al Hadist. 
Sejak Februari 2020, COVID-19 telah ditetapkan WHO (World Health Organization) menjadi pandemi yang menyerang masyarakat dunia internasional. Dari kemunculannya di akhir tahun 2019 hingga sekarang, COVID-19 sudah menelan banyak korban jiwa. Dilansir dari laman WHO bahwa total kasus positif terkonfirmasi seluruh dunia sampai tanggal 20 Mei 2020 mencapai 4.893.186 dengan total angka kematian mencapai 323.256.  Dalam skala dunia, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan jumlah total 1.570.075 kasus positif, lalu disusul negara-negara lain seperti Spanyol, Rusia, Brazil, UK, Spanyol, Italia, dan Jerman (WHO, 2020). Beberapa media juga mencatat bahwa COVID-19 ini sudah menjangkiti 152 negara, termasuk Indonesia.  Jubir Pemerintahan untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia, Achmad Yurianto mengatakan bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 per 21 Mei 2020 mencapai 20.162 kasus positif dengan rincian 1278 korban jiwa, 14,046 pasien dalam perawatan, dan 4.838 pasien sembuh (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).
	Pandemi wabah COVID-19 tentunya membawa dampak global yang begitu luar biasa di berbagai sektor kehidupan, seperti aktivitas sosial yang menjadi semakin terbatas, roda bisnis yang terhenti, naiknya resesi ekonomi global dan roda bisnis yang tidak stabil, kegiatan pembelajaran yang terganggu, dan bahkan banyak terjadi kriminalitas karena banyaknya napi yang dibebaskan akibat pandemi ini. Sri Mulyani mengungkapkan dalam rapat kerja daring bahwa Indonesia mengalami penuruan ekonomi global hingga US$9 triliun (Wartaekonomi.co.id, 2020). Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan karena adanya wabah ini adalah adanya pelarangan pelaksanaan ibadah kolektif umat muslim di Indonesia. 
Beberapa kabupaten maupun provinsi seperti Jakarta, Surabaya, Malang dan kota lainnya sudah menerapkan sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), diikuti dengan jargon-jargon seperti di rumah aja, social distancing, dan lockdown. Secara umum, Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan MUI ikut mengeluarkan Fatwa No. 14 Tahun 2020 yang  membahas tentang ketentuan-ketentuan ibadah kolektif yang dilakukan masyarakat di tengah-tengah pandemi wabah. Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang secara spesifik mengatur aktivitas peribadatan umat muslim, di antaranya salat Jum’at dan salat berjamaa. Akan tetapi, dalam pemahaman dan penerapannya, fatwa ini masih menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian mendukung dan sebagian yang lain menyatakan respon negatif. Di antara mereka berpandangan bahwa pelarangan untuk memasuki area tempat ibadah adalah sebuah ttindakan yang salah, sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah, khususnya fatwa MUI untuk beribadah di rumah dan diberlakukan social distancing, beberapa masyarakat masih saja bersikeras untuk menjalankan aktivitas ibadah di masjid (Rajab, 2020, 157).
Bertolak dari uraian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini tentang persepsi masyarakat terhadap Fatwa MUI No. 24 Tahun 2020 dengan fokus utamanya adalah pendapat atau pemikiran masyarakat tentang aturan yang ada dalam fatwa. Dalam upaya menghasilan data yang komprehensif, penulis akan menggunakan pendekatan empiris-sosiologis dengan teori persepsi sebagai alat untuk meninjau persepsi yang ada. Sehingga dari penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 serta efektivitas fatwa dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. 
Secara teori persepsi menurut Sarwono adalah sebuah proses memperoleh, menafsirkan, memilih, dan mengatur sebuah informasi yang di tangkap oleh indra. Proses ini terjadi pada saat seseorang menerima sebuah rangsangan dari luar dirinya yang kemudian di tangkap oleh organ-organ di dalam tubuhnya, yang kemudian diteruskan dan diolah oleh otak manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah sebuah proses mencari informasi untuk dimengerti dengan menggunakan alat indra kita (Sarwono, 2010, 94).
Berbagai persepsi yang muncul, dapat dihasilkan karena beberapa faktor, baik dari dalam diri sendiri, maupun berasal dari luar seseorang. Dalam Fatah Hanurawan, Robbin berpendapat bahwa faktor yang paling utama yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang adalah faktor penerima, situasi, dan juga obyek sasaran (Hanurawan, 2010: 37-40). Sedangkan menurut Sarwono, ia memetakan faktor penentu persepsi seseorang menjadi lima faktor (Sarwono, 2010, 103-106):
a.	Perhatian, seseorang biasanya tidak akan menangkap rangsangan dari semua hal yang ada di sekitarnya, namun seseorang hanya akan memfokuskan perhatiannya pada beberapa obyek saja.
b.	Kesiapan mental seseorang terhadap rangasangan yang diterimanya, karena biasanya seseorang akan lebih banyak merespon apa saja yang datang dari awal. 
c.	Kebutuhan, faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar pula dalam mempengaruhi persepsi seseorang terhadap rangsangan yang diterimanya. Karena sebagai makhluk yang mempunyai sifat subyektif, maka kebanyakan manusia akan cenderung merespon hal-hal yang mempunyai kepentingan dengan dirinya.
d.	Sistem nilai, yaitu sebuah sistem yang secara tidak sadar terbentuk di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian mempengaruhi persepsi seseorang terhadap apa yang telah mempunyai nilai di tengah masyarakat.
e.	Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing individu akan menghasilkan sebuah pandangan dan respon yang berbeda pula. Dengan kata lain, persepsi yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok tertentu, akan mempunyai hasil yang berbeda dengan apa yang menjadi persepsi orang ataupun kelompok lain.
Dalam perkembangannya, ada beberapa teori persepsi yang kemudian menjadi sebuah tolak ukur dari persepsi seseoang, antara lain:
a.	Teori Atribusi
Dasar dari teori ini adalah sebuah proses mempersepsikan suatu sifat tertentu untuk menghadapi berbagai situasi yang ada di sekitar (Santoso, 2010, 254). Teori ini berbicara tentang kapan dan bagaimana seseorang akan mempertanyakan pertanyaan tentang “mengapa”, atau sebuah prinsip untuk menentukan sebab akibat yang terjadi, dan apa yang menjadi efek darinya.
b.	Teori inferensi koresponden
Teori ini adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang menyimpulkan sesuatu, termasuk perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut berasal dari karakteristik personal, ataukah dari pengaruh situasional (Shelley, 2009, 57).
c.	Teori konvariasi
Teori ini adalah sebuah teori yang berusaha melihat suatu efek partikular dan apa yang menyebabkan efek tersebut berkelanjutan dalam berbagai situasi (Shelley, 2009: 59). Seperti halnya sebuah pandangan atau pemikiran tentang apa yang terjadi di sekitarnya, tentunya setiap individu mempunyai berbagai pandangan. Ada beberapa orang yang mempunyai pandangan karena memang seperti itulah pandangannya mengenai suatu hal, ataukah pandangannya tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada, atau pandangannya tersebut merupakan pandangan yang ikut-ikutan pada pandangan orang lain atau golongan tertentu.
METODE PENELITIAN
	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan hukum empiris atau sosiologis. Pendekatan hukum empiris (empirical legal approach) atau pendekatan hukum sosiologis (socio-legal approach) merupakan pendekatan terhadap hukum yang bertumpu pada aspek realitas sosial, baik berupa perilaku verbal yang ditangkap melalui wawancara atau sebaran angket atau berupa perilaku keseharian yang ditangkap melalui observasi langsung (Achmad, 2010, 280). Dalam aktivitas penelitian terkait, pendekatan empiris-sosiologis digunakan untuk mengkaji persepsi masyakarat terkait dengan pelarangan kegiatan ibadah kolektif di masjid dalam situasi wabah pandemi COVID-19. Lebih jauh lagi, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisa pola interaksi masyarakat dalam melaksanakan ibadah salat, khususnya salat Jum’at dan salat berjamaah. Sumber primer dari penelitian berupa kuisioner atau angket yang telah diberikan kepada beberapa responden secara random, sedangkan sumber sekunder berasal dari wawancara, observasi, buku-buku literatur dan informasi dari media online. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, dan analisis data (Matthew B Miles, 1994, 30). Sebagai upaya dalam menganalisis, penelitian ini juga mengacu pada teori persepsi masyarakat yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya. 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA
Temuan Data
Dalam upaya pengumpulan data, penulis pada dasarnya telah menyusun enam butir pertanyaan kuisioner terkait dengan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 dan secara keseluruhan responden yang mengisi kuisioner ada 85 orang. Namun, untuk pemaparan datanya penulis hanya menyajikan tiga pertanyaan utama yang menurut penulis sudah mampu merepresentasikan pokok-pokok persepsi masyarakat. Selain itu, penulis juga telah mereduksi pasal fatwa menjadi pasal 2, 4, 5 dan satu aturan tentang jarak shaf satu meter dan data kuisioner menjadi beberapa responden yang mempunyai pemahaman berbeda terkait dengan pasal fatwa MUI. Untuk Pasal 2, responden direduksi menjadi 10 persepsi dengan pemahaman yang berbeda, lima yang menyatakan setuju dan lima yang menyatakan tidak setuju. Pasal 4 dan 5, responden direduksi menjadi 6 persepsi dengan pemahaman yang berbeda, 4 yang menyatakan setuju dan dua yang tidak setuju. Yang terakhir adalah terkait dengan aturan pemberian jarak 1 meter dalam shalat berjamaah yang respondennya direduksi menjadi 9 persepsi dengan pemahaman yang berbeda, 3 yang menyatakan setuju dan 6 yang tidak setuju. 
Dari survei kuisioner terhadap sejumlah pasal, secara keseluruhan responden beberapa persepsi masyakarat terhadap fatwa MUI No. 14 dapat diamati dalam bentuk grafik berikut: 

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa beberapa persepsi masyarakat menyatakan setuju dan sebagian mereka menyatakan tidak setuju dalam merespon dan memahami pasal 2 yang berbunyi: 
Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

Adapun persepsi yang menyatakan setuju berikut argumentasinya, antara lain: 

Sayidah, berdomisili Malang dan seorang mahasiswa alumni UIN Malang jurusan Pendidikan Agama Islam mengatakan “mencegah mudhorot lebih baik daripada mencari sebuah manfaat”.

M. Zainuddin, berdomisili di Malang dan seorang dosen sosio-antropologi agama UIN Malang mengatakan “pelarangan itu tujuannya tidak lain hanyalah upaya (ikhtiyar) dan sikap hati-hati (ikhtiyath) menghindari dan mencegah penularan. Karena COVID-19 ini berbeda dengan virus lain seperti SARs, Antraks, Ebola, dan lain-lain. COVID-19 ini lebih susah dideteksi dan sulit dicari gejalanya”.

Fikri Haikal, berdomisili di Kudus, seorang mahasiswa alumni IAIN Kudus jurusan Tasawuf Psikoterapi mengatakan “taqlid salah satu hadist arba’in Nawawi, karangan Imam Nawawi yang berbunyi La Dlarara wa La Dzlirara”. 

Febrian Hilmi Firdaus, berdomisili di Malang, seorang mahasiswa alumni UIN Malang jurusan Hukum Bisnis Syariah mengatakan “pertama, karena pemberi fatwa adalah MUI (hasil ijma' ulama indonesia); dua, karena dalam hukum fikih pun, shalat jumat boleh tidak dilaksanakan jika ada udzur; ketiga, sifat fatwa adalah wajib dikerjakan bagi yg meminta fatwa. Sehingga haram itu berimplikasi pada pihak yg meminta fatwa, untuk yg tidak. Maka seharusnya tidak berdampak atas dosa tidak menjalankan fatwa”.

Wardi, berdomisili Pamulung, Tangsel dan mahasiswa magister alumni UNJ prodi Manajemen Pendidikan mengatakan “beragama juga diperlulan alasan yg selain rasional jg realistis”

Sementara beberapa responden yang mengindikasikan respon tidak setuju, antara lain:
Ahmad Kusnandar, berdomisili Ngawi dan alumni MTs mengatakan “Antara setuju dan tidak. Sebab menyangkut pola pikir dan kekawatiran yang berlebihan. Sehingga memicu kepanikan dan kelemahan iman”.
Tika Arum, berdomisili Tegal dan mahasiswa alumni IAIN Kudus jurusan Ushuluddin mengatakan “kurang setuju, apalagi ketika memfonis hukuman haram melaksanakan shalat wajib ataupun sunah seperti shalat lima waktu. Karna bagi saya selagi orang tersebut dapat menjaga jarak dan tetap menjaga diri untuk tidak”.
Abdul Manan, berdomisili Dau, Malang dan mahasiswa alumni S2 mengatakan “sebab menurut saya bukan haram tapi lebih baik tidak, karena bisa dipetakan daerah yg berpeluang tertular”.
Edy Legowo, berdomisili Karanganyar dan mahasiswa alumni S3 UNS mengatakan “alasanya orang islam 3x berturut turut tdk sholat jumat dosa besar dan akan dikunci hatinya oleh Allah”.

Hal yang sama juga tampak pada pasal 4 dan 5. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa beberapa persepsi masyarakat menyatakan setuju dan sebagian mereka menyatakan tidak setuju dalam merespon dan memahami pasal 4 dan 5 yang berbunyi: 

Pasal: 4 
Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Pasal 5:
Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.

Adapun persepsi yang menyatakan setuju berikut argumentasinya, antara lain: 

Sayidah, berdomisili Malang dan seorang mahasiswa alumni UIN Malang jurusan Pendidikan Agama Islam mengatakan “jika wilayah masih aman terkendali, maka beraktifitas seperti biasa tidak masalah, termasuk melaksanakan ibadah di masjid”.

Moh. Abduttawwab, berdomisili di Cirebon dan seorang alumni UIN Malang jurusan Hukum Bisnis Syariah mengatakan “setuju dengan adanya keterangan bagaimana situasi terkendali dan tidak terkendali tersebut. Jikalau situasi tidak terkendali itu dimaksudkan adalah desa Yg terpapar dan desa tsb zona merah atau masjid yg menjadi transit orang dri berbagai penjuru seperti masjid agung maka setuju tpi jikalau pengkategorian zona merah adalah kota atau kab sehingga semua desa yg ada di kota/kab tsb terkena zona merah juga padahal tidak ada yg terpapar maka engga stuju”.
Ahmad Tibbil Qulub, berdomisili Kepanjen Malang dan seorang mahasiswa alumni UIN Malang jurusan Pendidikan Bahasa Arab mengatakan “Kalau memang daerah tersebut sangat mengkhawatirkan akan penyebaran virus covid 19 alangkah baik nya kita mengikuti aturan tersebut , akan tetapi jika tidak terlalu mengkhawatirkan kita tetep menjalani ibadah ibadah tersebut dg syarat kita tetep menjaga kebersihan , mungkin dari pihak takmir masjid menyediakan handsanitezer dll”.
Rio Arie, berdomisili di Sengkalin, Malang dan seorang alumni S2 Fisika, Universitas Brawijaya mengatakan “fatwanya tepat, namun kondisi di lapangan yang menjadikan sulit menentukan kondisi yang terjadi apakah kita termasuk dalam pasal 4 atau pasal 5”. 
Sementara beberapa responden yang mengindikasikan respon tidak setuju, antara lain:

Ahmad Kusnandar, berdomisili di Ngawi dan seorang alumni MTs Negeri Ngawi mengatakan “kalo di rasa zona merah sebaiknya tetap di lakukan sholat jum'at meski tak setiap jum'at. Begitu pula sholat 5 waktu. Dengan catatan hanya masyarakan yang berdomisil di kawasan tersebut yang di perbolehkan untuk ikut jamaah”. 

Tika Arum berdomisili Tegal dan mahasiswa alumni IAIN Kudus jurusan Ushuluddin mengatakan “Karna tidak semua orang dapat menerima peraturan tersebut, apalagi ketika di daerahnya sudah diyakini aman dari penyebaran covid-19 maka sangat sulit orang di daerah tersebut mengikuti fatwa yang ditetapkan”. 
Sementara terkait dengan pemberian aturan jarak 1 meter setiap jamaah juga menuai pernyataan setuju dan tidak setuju. Adapun persepsi yang setuju  berikut argumentasinya, antara lain: 
Febrian Hilmi Firdaus, berdomisili di Malang, seorang mahasiswa alumni UIN Malang jurusan Hukum Bisnis Syariah mengatakan “Tidak masalah, karena itu bagian dari ikhtiar supaya menghindari kita terpapar virus, yg bisa jadi kita tertular kalau tidak dilakukan dengan cara berjarak. Apakah bukan berarti itu inkaru sunnah? karena sunnah nya merapatkan barisan? bukan,,, karena ini kondisinya ma'fu dan udzur,, sebagaimana diperbolehkannya melakukan sesuatu yg haram jika memang menjadi pilihan terakhir atau tidak ada cara lain untuk mendapatkan suatu kemaslahatan. Itu perkara haram saja dibolehkan, apalagi bukan suatu perkara wajib dalam syarat maupun rukun berjamaah”.
Bintang, berdomisili di Lumajang dan seorang mahasiswi alumni UIN Malang jurusan Bahasa dan Sastra Arab mengatakan berdomisili di Kudus dan seorang alumni IAIN Kudus mengatakan “dengan syarat masjid-masjid tersebut melakukan dan menyediakan fasilitas- fasilitas alat pelindung diri, seperti masker, handsanitizer, atau tempat cuci tangan, dan cairan disinfaktan yang aman khusus untuk disemprotkan ke body”.

Muhammad Suryo Harian: “Kalau memang masjid tersebut didaerah yang berpeluang mendatangkan banyak orang asing dan muat untuk batas minimum jamaah dalam melaksanakan sholat jumat, dan tidak ada masjid lain selain itu didaerah tersebut maka boleh saja melakukannya,  daripada tidak terlaksananya sholat jum'at didaerah tersebut,  dan membuat jamaah mencari masjid lain diluar daerahnya,  yang belum tentu juga lebih aman dari daerahnya sebelumnya”.

Adapun yang mengindikasikan ketidaksetujuan berikut argumentasinya, antara lain: 
Sayida, berdomisili Malang dan mahasiswi alumni UIN Malang Jurusan PAI mengatakan “Menurut saya, lebih baik sholat di rumah. Sebab hal ini pernah dilakukan di zaman nabi, bahwa lafal adzan diganti menjadi (ash-sholatu fir rihaal: sholatlah di rumah masing-masing). Jadi, daripada keutamaan sholat jamaah tidak didapat, berpotensi pula terpapar virus, lebih baik ibadah #dirumahaja”
Fitri Kurnia Rahim, asal Gresik dan mahasiswi alumni UIN Malang Jurusan PBA mengatakan “Lucu, hehe.. sebaiknya mengikuti pasal 4&5 fatwa MUI tanpa merubah ketentuan sholat berjama'ah.. Ada cara/bentuk lain yg dianggap wajar n tdk mengubah ketentuan sholat berjama'ah, misal dg menggunakan masker, menyediakan antiseptik, dll”
Dewi Misliana Agustin, domisili Lampung dan mahasiswi alumni IAIN Kudus Jurusan Ushuluddin mengatakan “Menurut saya itu suatu hal yang lucu, janganlah melakukan sesuatu setengah-setengah, kalau memang niat yakin ingin berjamaah ya sesuai ketentuan syariat, jangan ada perasaan takut atau semacamnya karena saat sholat juga kita menghadap Sang Pencipta”.
Abdul Jafar, domisili Kudus dan alumni MA Kudus mengatakan “Tidak setuju, krn tdk ada anjurannya dlm ajaran agama, yg terpenting sblm melaksanakan shalat berjamaah sdh melakukan prosedur protokel yg ada, spt mencuci tangan dg sabun, memakai masker”.
Yuni Astuti, domisili Malang mengatakan “Insyaallah  orang yh ke masjid pasti bersih, jadi gak perlu jaga jarak”.

Daning A, domisili Jember dan alumni FKM UNEJ mengatakan “Jarak 1 meter tidak menjamin orang tsb terpapar/tidak oleh covid. Mungkin disaat perjalanan ke masjid bisa saja terpapar. Untuk meminimalisir kontak lebih baik dirumah”.

Analisis Data
	Pada dasarnya pasal 2 fatwa MUI No. 14 tahun 2020 ini menjelaskan ketentuan bagi siapa saja yang telah terjangkit virus corona jenis baru atau novel corona virus (n-CoV 2019) untuk wajib melakukan isolasi dan karantina secara ketat. Ketentuan tersebut menyebabkan shalat Jum’at yang asalnya wajib dilakukan secara berjamaah di masjid menjadi gugur dan wajib diganti dengan salat zuhur di rumah. Mengingat karena aktivitas salat Jum’at sifatnya kolektif (melibatkan banyak orang), maka hal ini dapat berpotensi terjadinya penularan virus secara massal. Selain itu, pasal ini pula melarang aktivitas ibadah sunnah secara berjamaah di masjid seperti salat lima waktu/rawatib, salat Tarawih, dan Ied, serta pengajian umum dan tabligh akbar. 
	Dari ketentuan pasal tersebut, maka dapat diperoleh gambaran umum bahwa secara substansial pasal 2 berbicara tentang kondisi seseorang yang telah terpapar virus dan dinyatakan positif. Dari kondisi tersebut berimplikasi dua hal mendasar, yaitu: 1) setiap individu yang dinyatakan positif, kewajiban salat Jum’atnya menjadi gugur dan boleh bahkan wajib diganti salat zuhur di rumah masing-masing, 2) setiap orang yang telah dinyatakan positif, maka ia tidak boleh pergi ke masjid untuk melakukan salat wajib apalagi salat sunnah secara berjamaah. 
Dari hasil beberapa persepsi responden yang setuju dengan pasal tersebut berdasar pada beberapa alasan, yaitu: 1) kaidah fikih Dar’u al-Mafasid Muqaddamun a’la Jalbi al-Mashalih, yaitu artinya mencegah kerusakan atau keburukan itu lebih diutamakan daripada mencari sebuah manfaat, 2) pasal tersebut adalah bentuk ikhtiyar (usaha manusia) dan ihtiyath (sikap kehati-hatian) agar tidak terjadi penularan virus yang semakin luas, 3) berpegang pada kaidah fiqhiyyah La Dlarara wa Dlirara, artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan diri orang lain, 4) salat Jum’at boleh ditinggalkan karena adanya udzur syar’i, seperti hujan deras, sakit, dan kondisi lingkungan yang semakin buruk karena adanya wabah penyakit, 6) agama diperlukan landasan pemikiran yang rasional sekaligus juga realistis. 
Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan, diperoleh beberapa persepsi masyarakat yang beragam dalam melihat konstruksi pasal 2 fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tersebut. Menarik sekali bahwa dari sekian data yang diperoleh dari kuisioner, mayoritas responden yang setuju memandang bahwa pasal tersebut sangat relevan dengan kondisi saat pademi wabah korona ini. Alasan pertama yang diutarakan adalah bahwa salat Jum’at itu memang wajib bagi laki-laki muslim dan mengandung banyak kemanfaatan di dalamnya, akan tetapi ketika pelaksanaan salat Jum’at itu berada dalam situasi pandemi wabah penyakit yang sangat parah dan mengancam jiwa manusia, maka hukum salat Jum’at tersebut manjadi gugur untuk dilakukan di masjid. Artinya, hukum ini pada substansinya tidak menjadi batal atau wajib ditinggalkan, melainkan dalam persoalan ini hanya ada pengalihan hukum sementara. Yang asalnya salat Jum’at wajib dilakukan secara berjamaah di masjid, karena terjadi pandemi wabah penyakit, maka salat Jum’at dialihfungsikan dengan mengganti salat zuhur di rumah masing-masing. Kaidah fikih yang pertama dirujuk adalah Dar’u al-Mafasid Muqaddamun a’la Jalbi al-Mashalih, artinya setiap orang dianjurkan untuk menolak dan mencegah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan keburukan, kerusakan, atau kejahatan terlebih dahulu walaupun di dalamnya masih terdapat kemanfaatan. Para penganut sistem ini, seperti Sayidah meyakini bahwa dalam masa pandemi wabah penyakit yang secara massif terjadi, suatu kemanfaatan bisa ditangguhkan demi mewujudkan sebuah kemaslahatan bersama. Ilustrasinya, jika masyarakat tetap bersikeras untuk menunaikan salat Jum’at yang melibatkan kerumunan orang, lalu di dalam kerumunan orang tersebut terdapat satu orang saja yang terjangkit virus, maka dampaknya akan meluas ke setiap individu yang ada dalam masjid tersebut. Dalam arti yang lain, satu kemafsadatan atau kerusakan saja dapat berdampak terhadap banyak kemanfaatan, maka dalam hal ini kerusakan harus diupayakan dicegah terlebih dahulu. Selain itu, Fikri Haikal juga mengungkapkan bahwa kebijakan MUI tersebut sudah sesuai dengan kaidah fikih yang lain yaitu La Dlarara wa La Dzlirara yang artinya tidak boleh untuk membahayakan diri sendiri dan diri orang lain. Maksudnya adalah setiap orang berhak menjaga dirinya sekaligus keamanan dan keselamatan orang lain. Karena pada prinsipnya agama diturunkan untuk menjadi pelindung bagi para penganutnya. 
Jika dilihat dari aspek hukum, salat Jum’at pada dasarnya memang ajaran normatif yang telah disyariatkan oleh Allah dan berfungsi untuk meningkatkan hubungan vertikal antara makhluk dan sang pencipta. Artinya, di sini ada aspek kebutuhan spiritual yang melekat dalam diri seorang manusia. Dalam pandangan antropologi agama, inilah yang disebut dengan ritual individualistik yang bertujuan untuk memperteguh keyakinan teologis terhadap adanya Wujud Dzat Yang Esa. Selaras dengan salat Jum’at yang hakikat pelaksanaannya adalah untuk memberikan pesan, nasihat, pencerahan, dan peringatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek teologis, metafisik, nilai universal, dan aspek eskatologis, seperti upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bagaimana menjadi manusia yang baik, mengingkat kematian, dan mempercayai adanya hari akhir. Ini semua adalah bentuk ekspresi seorang hamba untuk bermunajat dan berinteraksi untuk mengingat Allah. Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah aktivitas ritual yang sifatnya individual itu masih baik dilakukan dalam wilayah kolektif? Dalam hal ini, perlu juga dilihat dari dimensi sosiologisnya, ketika hukum normatif tersebut diterapkan secara bersama-sama dalam satu tempat tertentu. Selain berfungsi sebagai parameter ketaatan dan kepatuhan hamba dengan Tuhannya, salat Jum’at dalam dimensi sosiologisnya mempunyai fungsi untuk membangun interaksi dan hubungan yang baik antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam arti yang lain, salat Jum’at merupakan ekspresi ritual kolektif yang disyariatkan untuk menjalin silaturrahim, memperkuat tali persaudaraan sesama muslim, dan mengokohkan rasa empati antar sesama. Salat Jum’at bisa dikatakan sebagai media untuk saling mengenal, bertatap muka, dan mungkin sekedar melepas rindu dengan saudara semuslim. Dalam salat Jum’at juga ada solidaritas para umat muslim untuk membantu dan menolong saudaranya yang kekurangan dalam aspek materi melalui bentuk sedekah atau infak Jum’at. Aktivitas-aktivitas ini tentunya hanya bisa berlangsung dan terjadi dalam kondisi lingkungan sosial yang normal, tidak terjadi wabah penyakit yang berbahaya, dan tidak dalam kondisi yang dapat mengancam jiwa manusia.  
Berdasarkan penjelasan di atas, jika kondisi sosial di mana salat Jum’at dilakukan tidak sehat, maka pilihan yang pertama adalah menghindari mudlarat-nya daripada mengambil manfaatnya, seperti dalam kondisi pandemi wabah penyakit corona yang sekarang terjadi. Mencegah terjadinya penularan adalah lebih baik daripada harus tetap melakukan salat Jum’at tapi akan berakibat buruk pada manusia dengan skala yang lebih banyak. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syari’ah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali bahwa pada hakikatnya hukum disyariatkan untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kehidupan yang maslahah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz al-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-nasl (menjaga keturunan), hifdz al-mal (menjaga harta), dan hifdz al-‘aql (menjaga akal). Dari prinsip ini, maka jika pelaksanaan salat Jum’at di tengah kondisi pandemi dapat mengancam salah satu elemen tersebut, maka pelaksanaan salat Jum’at tidak lagi wajib dilakukan di masjid secara kolektif. 
Di samping itu, alasan yang kedua menunjukkan bahwa kebijakan MUI Pasal 2 No. 14 tahun 2020 pada dasarnya mempunyai tujuan ikhtiyar dan ihtiyath. Ikhtiyar adalah sebagai bentuk usaha atau upaya yang perlu dilakukan secara maksimal oleh setiap lembaga pemerintah dan masyarakat. Sedangkan ihtiyath adalah sebagai bentuk sikap kehati-hatian. Hal ini diungkapkan oleh M. Zainuddin, seorang guru besar sekaligus dosen UIN Malang di bidang sosiologi agama. Ia mengatakan bahwa kebijakan pelarangan salat Jum’at selain berdasar pada kaidah fikih, ia juga sebagai bentuk upaya yang bisa dilakukan sebagai manusia dan bentuk kehati-hatian agar terhindar dari penularan COVID-19. Kenapa diperlukan ikhtiyar oleh setiap individu? Karena manusia pada hakikatnya diciptakan dengan bekal kemampuan fisik dan intelektual untuk menentukan hal-hal yang baik dan buruk. Ketika COVID-19 dipandang sesuatu yang merugikan banyak pihak, maka kebijakan MUI dibuat atas dasar kemampuan intelektual yang mengacu pada kondisi sosiologis. Dari dasar dalil-dalil normatif yang menjadi landasan, lahirlah produk hukum yang tertuang dalam ketentuan fatwa MUI untuk dijadikan pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat muslim. Produk hukum ini pada esensinya tidak hanya berlaku bagi para pemuka agama, melainkan diharapkan mampu mengakomodir dan menjadi solusi masyarakat dari maraknya pandemi wabah penyakit COVID-19 ini. Melalui ketentuan ini, masyarakat juga diharapkan untuk bisa lebih berhati-hati dengan sikap yang patuh terhadap fatwa. Kehati-hatian adalah sikap yang tidak sembarang dalam bertindak, tidak arogan dalam memahami kondisi dan situasi, serta tidak sewenang-wenang dalam memustukan kehendak. Hal ini penting karena mengingat salat Jum’at adalah aktivitas yang melibatkan banyak orang. Seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk mampu berfikir secara realistis dan mengedepankan aspek-aspek humanistik dalam menyikapi pandemi COVID-19. 
Persepsi yang sejalan juga diungkapkan oleh Febrian Hilmi Firdaus, seorang mahasiswa alumni UIN Malang Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah. Ia mempersepsikan bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai karena melihat adanya udzur syar’i dari pelarangan salat berjamaah dan salat Jum’at, yaitu adanya wabah penyakit yang membahayakan jiwa manusia. Pada dasarnya salat Jum’at memang hukumnya fardhu ain bagi laki-laki, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, seperti Atho’ ibn Abi Robbah, Hasan al-Bashri dan Imam Syafi’i. Imam Syafi’i menyatakan bahwa “salat jama’ah di antaranya salat Jum’at wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada udzur syar’i”. Di antaranya yang menjadi udzur syari tersebut adalah hujan deras, sakit, angin kencang, dan lain-lain (Al-Jauziyah, n.d.). Dalam hadis disebutkan bahwa memang pada zaman Rasul pernah ada udzur yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan salat berjamaah, khususnya salat Jum’at, antara lain: 
1.	Ketika seseorang dalam keadaan sakit parah yang membuatnya sulit untuk hadir salat berjama’ah. 
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» 
“Isha’ bin Nasr telah meriwatkan kepada kami, beliau berkata: Husain telah meriwayatkan kepada kami dari Zaidah dari Abdul Malik bin Umair, dari Abi Musa berkata: Nabi sekarang mengalami sakit yang sangat parah, lalu Nabi bersabda: perintahkan Abu Bakar untuk salat (menjadi imam) orang-orang.”  (Al-Bukhari, 1422)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ "
“Dari Thariq bin Syihab, Rasulullah SAW bersabda: salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim dengan berjemaah kecuali empat orang, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit”  (Al-Asy’ats, 1430).
2.	Udzur ketika hujan deras dan cuaca dingin. Pendapat ini diafirmasi oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah yang menyebutkan bahwa salah satu sebab seseorang boleh meninggalkan salat Jum’at adalah ketika hujan deras dan cuaca dingin. Hal senada juga didukung oleh Ibnu Batthal bahwa pendapat ini adalah ijma’ di kalangan ulama. Dalam hadis juga disebutkan: 

حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ. 
“Nafi’ telah meriwayatkan kepadaku dan berkata: ketika itu Ibn Umar mengumandangkan adzan di malam yang sangat dingin dan berangin, kemudian Ibn Umar berkata: salatlah kalian di rumah masing-masing. Kemudian ia mengabarkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan seorang muadzin dalam keadaan malam dingin dan hujan deras untuk mengucapkan “alaa shollu fi ar-rihal (hendaklah kalian salat di rumah kalian)(An-Naisabur, 1412)”

	Adapun dalam sejarah juga pernah terjadi peristiwa penutupan masjid karena adanya wabah yang membahayakan. Imam az-Zahabi menyebutkan bahwa di Andalus dan Mesir hingga Cordoba pernah terjadi musim paceklik besar sehingga menyebabkan masjid-masjid ditutup. Tahun itu dinamakan tahun kelaparan besar. Begitula waktu itu ‘Amr bin Ash menjadi gubernus Syam dan di dalamnya masih terjadi wabah tho’un yang merajalela, lalu kemudian beliau memerintahkan masyarakatnya untuk berlindung di gunung-gunung dan menghindari keramaian dan waktu itu salat berjamaah di masjid juga ditiadakan (Hasan, 1432).
	Sementara ada juga yang mempersepsikan pasal 2 Fatwa MUI No 14. Tahun 2020 dengan pernyataan bahwa beragama juga diperlukan alasan yang selain rasional juga realistis. Hal ini diungkapkan oleh Wardi, seorang pria berasal Pamulung, Tangsel dan mahasiswa alumni S2 Manajemen Pendidikan UNJ. Menarik sekali memang jika agama harus dipahami dengan landasan intelektual dan uji nalar yang rasional serta realistis. Mengapa? Karena jika agama hanya dipahami dari segi dimensi normatif saja, maka yang terjadi hanyalah pemahaman yang parsial dan cenderung bernuansa teologis saja. Ayat-ayat yang dipersepsikan melalui aspek normatif berkemungkinan besar melahirkan sikap otoritarianisme dalam penafsiran, seperti adanya sikap yang mengklaim dirinya paling benar, fanatik dengan ajarannya, dan seterusnya. Akan tetapi, jika agama mampu diinterpretasikan secara rasional dan realistis, tentunya dengan menggunakan aspek-aspek sosiologis yang melingkupi masyarakat, agama akan menampakkan wajah yang ramah, tidak kaku, bahkan statis. Penafsiran terhadap agama akan memunculkan pemahaman yang komprehensif dan bernuansa filosofis dan humanistik. 
Berkaitan dengan para responden yang tidak setuju, mereka mengajukan beberapa alasan, antara lain: a) jika kebijakan MUI No. 14 Tahun 2020 Pasal 2 diterapkan, maka di sini akan berakibat pada pola pikir dan kekhawatiran yang berlebihan serta memicu kepanikan dan kelemahan iman, b) karena di dalam fatwa terdapat vonis hukum haram atas pelaksanaan salat wajib seperti salat lima waktu. Lebih jauh lagi, persepsi ini mengindikasikan bahwa memang usaha dzahir perlu dilakukan, namun yang lebih penting adalah usaha bathin karena ibadah salat Jum’at esensinya dilakukan secara berjama’ah dan memudahkan untuk terkabulnya hajat, dan c) karena orang Islam jika tiga kali berturut-turut tidak salat Jum’at, maka ia telah berdosa dan akan dikunci hatinya oleh Allah, bahkan dalam hadis disebutkan bahwa ia telah kafir. 
Persepsi pertama sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Kusnandar menunjukkan bahwa responden belum mampu memahami substansi dari hukum fatwa MUI secara komprehensif. Artinya, responden hanya melihat ketentuan fatwa tentang larangan salat jum’at dari dimensi normatif-teologis saja. Sehingga ketika hukum mengatakan ada larangan sesuatu ibadah yang sifatnya wajib, maka hal yang langsung terkonstruk dalam pemikirannya adalah kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini patut disayangkan karena pada hakikatnya agama sendiri tidak hanya fokus pada ajaran normatif-teologis, melainkan ia juga memberikan ruang yang cukup besar untuk dimensi sosiologis, yaitu dimensi yang menitikberatkan pada interaksi, hubungan, dan komunikasi antara manusia dalam menjalankan ritual keagamaan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tika Arum yang mempersepsikan bahwa kebijakan MUI yang melarang salat jum’at dan salat berjamaah di masjid kurang memenuhi aspek-aspek fundamental dalam beragama, yaitu adanya batin manusia yang terkoneksi dengan Allah (dimensi normatif-teologis). Dan dengan salat berjamaah itu mampu membantu terkabulnya do’a. Selain itu, juga ada responden yang memahami bahwa kebijakan tentang pelarangan salat jum’at itu dapat menganggu aspek keislaman seseorang. Hal ini diungkapkan oleh Edy Legowo yang berpendapat bahwa orang Islam yang tiga kali selama berturut-turut tidak melaksanakan salat Jum’at, maka ia dianggap telah kafir dan dikunci hatinya oleh Allah. Jika ditarik ke dalam landasan hukumnya, memang benar apa yang disampaikan responden ini, namun ada sebab lain yang menjadikan hukum ini batal yaitu wabah penyakit yang mampu mendatangkan ke-madlarat-an, sebagaimana hadis-hadis nabi yang sudah penulis sebutkan sebelumnya. Responden ini terlalu fainalistik memandang suatu hukum, padahal hukum Islam akan mampu mendatangkan maslahah jika dipahami secara komprehensif yang melibatkan beberapa sudut pandang. 
Sementara mengenai fatwa MUI pasal 4 dan 5 secara substansial berbicara tentang ketentuan yang mengatur kondisi penyebaran COVID-19. Apakah suatu wilayah termasuk dalam kondisi COVID-19 yang tidak terkendali, artinya sudah terjadi banyak kasus positif, ataukah suatu wilayah itu dalam kondisi aman dan terkendali sehingga tidak terjadi penularan virus. Dari ketentuan inilah, kemudian kebijakan menggolongkan dua ketetapan: 1) jika wilayah tidak terkendali, maka penduduk di dalamnya tidak boleh menyelenggarakan salat jum’at sampai keadaan normal kembali, 2) jika wilayah terkendali, umat Islam tetap wajib menyelenggarakan salat Jum’at dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang, seperti jama’ah salat Tarawih, Ied, dan sebagainya. 
Adapun data dari kuisioner tentang persepsi terhadap fatwa pasal no 4 dan 5,  persepsi pertama yang diungkapkan oleh Sayidah menunjukkan bahwa memang kebijakan ini sangat relevan di mana wilayah itu terkategorikan berbahaya (red zone) dan rentang terhadap penularan virus, maka segala bentuk aktivitas peribatan yang melibatkan banyak harus ditiadakan untuk antisipasi, namun sebaliknya jika wilayah itu termasuk kategori aman (green zone), maka kewajiban salat jum’at dan salat jamaah tetap harus dijalankan. Sementara ada hal menarik yang diungkapan oleh Moh. Abduttawwab terkait dengan kebijakan ini. Ia mengatakan bahwa ada yang perlu dipahami ulang terkait dengan ketentuan wilayah terkendali dan tidak terkendali, khususnya terkait dengan jangkauan wilayah. Artinya, jika wilayah tidak terkendali yang dimaksud adalah jangkauan yang lebih kecil dan spesifik, seperti desa yang tergolong zona merah atau masjid yang menjadi tempat transit dari berbagai tempat, maka ia menilai itu masih relevan. Namun, jika pengkategorian zona merah adalah kota atau kabupaten yang cakupan wilayahnya dalam skala besar sehingga menyebabkan wilayah-wilayah di dalamnya termasuk desa dan tempat-tempat khusus juga terkena ketentuan zona merah padahal dalam kenyataannya tidak ada yang terpapar, maka kebijakan ini kurang relevan. 
Dari persepsi tersebut, penulis memahami bahwa dalam pasal 4 dan 5 tidak terdapat spesifikasi ketentuan yang menjelaskan pembagian wilayah. Sebagaimana juga disampaikan oleh Rio Arie bahwa fatwa ini sudah tepat, namun kondisi lapangan yang menjadikan sulit menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam pasal 4 atau 5. Dalam hal ini memang perlu ada pemetaan khusus dari pemerintah terkait daerah-daerah mana saja secara spesifik yang bisa menerapkan kebijakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan keragaman peraturan di setiap wilayah. Kurangnya penjelasan secara terperinci juga menyebabkan adanya aturan pemberian jarak antar saf di masyarakat yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Hal ini patut disayangkan karena pada dasarnya hukum pemberian jarak saf ini juga tidak ada dalam Islam. Jika ditelaah lebih dalam lagi, jika yang menjadi dasar adalah pencegahan penularan lewat percikan bersin atau droplet, aturan tentang pemberian jarak antar saf ini tidak terlalu efektif karena penularan virus itu bisa lebih banyak terjadi di luar aturan saf. Dari data kusioner, penulis memperoleh data bahwa mayoritas masyakat menolak aturan tentang pemberian jarak saf dalam salat berjamaah. 
Dari data di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aturan pemberian jarak 1 meter antar saf tidak efektif karena beberapa hal: 1) tidak ada aturan dalam agama, lebih baik dilakukan di rumah saja, 2) Ketika tetap ingin melaksanakan salat jamaah, lebih baik mengikuti ketentuan syariat dengan beberapa aturan protokol Kesehatan, seperti mengenakan masker, menyediakan hand sanitizer, membawa sajadah pribadi, dan sebagainya, 3)  orang yang pergi ke masjid sudah pasti bersih, maka tidak perlu menjaga jarak, 4) jarak 1 meter tidak menjamin orang tersebut terjangkit atau tidak oleh COVID-19. Mungkin bisa jadi di saat perjalanan ke masjid sudah terjangkit, dan seterusnya. 
Menurut hemat penulis, aturan ini juga terlalu berlebihan karena pada hakikatnya upaya-upaya pencegahan itu bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan ketika hendak melakukan salat berjamaah, seperti memberikan antiseptik, menyediakan bilik antivirus, menggunakan masker, dan seterusnya. Sehingga ketika sudah masuk masjid, orang tersebut sudah dapat dipastikan aman dan tidak menganggu jamaah yang lain. 
Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, penulis meyakini bahwa pada dasarnya persepsi-persepsi yang muncul atas kebijakan fatwa MUI No. 14 tahun 2020 di atas disebabkan oleh beberapa sebab dominan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kajian teori bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya sebuah persepsi, antara lain: perhatian, kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang diterima, kebutuhan, sistem nilai, dan tipe kepribadian. Menurut penulis, dalam konteks ini ada dua hal yang paling mendominasi munculnya persepsi kesetujuan dan ketidaksetujuan atas fatwa yaitu faktor kebutuhan dan sistem nilai. 
Dapat dijelaskan di sini bahwa menjaga lima hal dasar kehidupan yang termuat dalam prinsip maqashid syari’ah di tengah masa pademi wabah COVID-19 pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan manusia. Tidak bisa dipungkiri, persepsi keberterimaan dan afirmasi terhadap kebijakan elastisitas hukum merupakan ciri adanya kebutuhan manusia yang semakin berkembang sesuai tuntutan zaman. Ketika zaman sudah berubah dan tidak lagi seperti zaman ketika hukum pertama diproduksi, maka hukum kedua akan menggantikan posisi hukum pertama dengan catatan adanya unsur kemaslahatan manusia. Jika yang menjadi tujuan adalah maqashid syari’ah, maka hukum bisa jadi dapat menyesuaikan konteks dan situasi di mana hukum berada. Dari dasar inilah, maka dapat dikatakan bahwa para responden yang setuju adalah mereka penganut agama yang beraliran sosiologis. Artinya, agama menurut mereka sejatinya mengarah pada sistem nilai teologis yang berpihak pada prinsip maqashid syari'at (utilitas universal). Bukan berakhir pada ajaran-ajaran doktriner semata. 
Yang kedua adalah faktor sistem nilai. Penulis memahami bahwa sistem nilai yang sudah terkonstruk dalam pola pikir masyarakat juga kerapkali menjadi penyebab lahirnya sikap eksklusif terhadap sesuatu. Dalam konteks fatwa ini, jika sistem nilai keagamaan yang terbentuk adalah sistem normatif-teologis doktriner, maka pemahaman yang meliputi juga demikian. Bagi kelompok ini, agama adalah entitas yang mengarah pada sistem nilai teologis-normatif yang hanya bertumpu pada hubungan vertikal dengan Tuhan. Misalnya, ketika hukum shalat Jum’at adalah fardhu ‘ain bagi setiap muslim, maka seterusnya hukum ini akan berlaku, tanpa memandang bagaimana konteks dan situasi yang ada. Jika tidak dikerjakan tiga kali berturut-turut sesuai dengan syariat-nya, maka ia langsung diklaim telah berdosa bahkan kafir. Pemikiran semacam ini menurut penulis perlu direkonstruksi menjadi sebuah pemikiran yang lebih progresif, karena pada dasarnya kehidupan itu pasti dinamis dan selalu berkembang. Jika produk hukum selalu dipaksakan, maka kemungkinan yang terjadi bukan lagi kemaslahatan, akan tetapi bisa jadi justru hal yang lebih buruk. Alasan dasar inilah yang menurut hemat penulis telah menyebabkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan fatwa MUI tentang pelarangan aktivitas peribadatan kolektif.
Dari sekian pemaparan data dan analisis yang ada, secara keseluruhan fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ini dinyatakan sebuah keputusan dan kebijakan yang relevan dengan situasi dan kondisi masa pandemi. Hal ini dibutikan dengan unggulnya persentase responden yang menyatakan setuju dengan hadirnya fatwa ini. Walupun masih terdapat sebagian pihak yang tidak setuju dengan adanya kebijakan ini, mayoritas masyarakat mendukung secara penuh bahkan turut serta dalam merealisasikannya dalam kehidupan. Hal ini menurut penulis sangat baik dan akan mendatangkan atmosfer kemaslahatan yang universal bagi masyarakat luas. Sehingga masyarakat tidak lagi akan terjebak dan terbelenggu pada dogma-dogma agama yang doktriner dan finalistik. Dari fenomena ini, masyarakat jadi lebih bisa terbuka dalam hal pemahaman agama serta mampu menerapkan ajaran agama tidak hanya secara religius, tetapi juga secara rasional, realistis dan proporsional. 
PENUTUP
Kesimpulan
Secara umum, persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI No. 14 tahun 2020 menuai argumentasi yang cukup beragam dan memantik pro dan kontra di tengah masyarakat. Yang menjadi sorotan publik adalah terkait dengan aktivitas ibadah secara kolektif, yaitu salat Jum’at dan salat berjamaah di masjid. Dari hasil eksplorasi dan analisis tentang persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI No. 14 Tahun 2020, data menunjukkan bahwa kebijakan fatwa MUI lebih banyak direspon positif dan didukung oleh mayoritas masyarakat ketimbang yang menolak. Faktor dominan yang melahirkan persepsi adalah faktor kebutuhan dan sistem nilai responden. Beberapa persepsi yang setuju bermuara pada sistem nilai teologis yang berpihak pada prinsip maqashid sya’riah. Sedangkan persepsi yang cenderung menolak bermuara pada sistem nilai teologis-normatif yang hanya berpijak pada hubungan vertikal kepada Tuhan. Hal ini merupakan sebuah pertanda yang baik bagi pertumbuhan dinamika keagamaan di Indonesia, karena masyarakat lebih mampu berdialektika dengan keadaan, bersikap terbuka dan tidak lagi cenderung menganggap bahwa produk hukum keagamaan itu bersifat final. 
Saran
	Penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran penulis yang tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan wawasan intelektual serta jauh dari sebuah kesempurnaan. Dalam pemeroleh data misalnya, penulis merasa belum berhasil menjangkau kuantitas responden yang memadai dengan susunan kuisioner yang berkualitas sehingga menjadikan penelitian ini kurang maksimal. Dalam hal analisis data, penulis juga merasa hasil eksplorasi penulis belum mencapai standar penelitian yang ilmiah, pendekatan dan bangunan teori yang belum mapan, dan seterusnya. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan sebuah pengembangan dan peningkatan kualitas esensi penelitian bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian yang selaras, khususnya di aspek metodologi dan bangunan teori persepsi terhadap sebuah hukum. 
Daftar Pustaka
Achmad, M. F. dan Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Al-Asy’ats, S. bin. (1430). Kitab Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar ar-Risalah al-’Alamiyah.
Al-Bukhari, M. bin I. (1422). al-Jami’ as-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar. Beirut: Dar Thouq an-Najah.
Al-Jauziyah, I. Q. (n.d.). as-Shalah wa Hukmu Tarikiha (I). Kairo: Jami’ah al-Azhar.
An-Naisabur, M. ibn H. (1412). Kitab Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Peta Sebaran. https://covid19.go.id/peta-sebaran
Hanurawan, F. (2010). Psikologi Sosial: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hasan, M. ibn. (1432). Nuzhah al-Fudhala’ Tahdzib Syi’ar A’lam an-Nubala. Beirut: Dar Ibn Katsir.
Matthew B Miles, A. M. H. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.
Rajab, A. J. (2020). Tinjuan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah COVID-19. Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(Islamic Law Perspective on Covid-19).
Santoso, S. (2010). Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Sarwono, S. W. (2010). Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Pers.
Shelley, T. (2009). Psikologi Sosial. Jakarta: Kencana.
Wartaekonomi.co.id. (2020). Sri Mulyani Klaim Kerugian Negara Gegara Pandemi Corona Setara Jerman, Kok Bisa? https://www.wartaekonomi.co.id/read283670/sri-mulyani-klaim-kerugian-negara-gegara-pandemi-corona-setara-jerman-kok-bisa
WHO. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19). https://covid19.who.int
WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. https://www.who.int/emergencies/diseases/ novel-coronavirus-2019/advice-for-public
WHO. (2020). Situation. https://www.who.int/docs/default-source/ coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov. pdf?sfvrsn=d0b2e480_2